PERALIHAN SALURAN BANSOS KE KPM DARI POS KE BANK MANDIRI

KPM Peralihan Pos ke Bank Mandiri Mulai Distribusi Kartu KKS Agustus Ini

Berdasarkan surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tertanggal 12 Agustus 2025.

Tiga bank penyalur telah menyelesaikan proses rekonsiliasi (burkol) dan siap mendistribusikan kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta buku tabungan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peralihan pos. Ketiga bank tersebut adalah Bank BSI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Untuk Kecamatan Kendal (20 Kelurahan) melalui Bank Mandiri, yang pendistribusiannya dilaksanakan pada hari Jumat, 22 Agustus 2025 di Aula Kelurahan Karangsari dan sebagian di Aula Kelurahan Kebondalem Kendal.

KPM Kelurahan Pekauman di layani di Aula Kelurahan Karangsari dengan jumlah KPM 18. Meskipun belum menyeluruh karena masih ada KPM yang dalam proses burkol, namun mengingat masa percepatan saat ini, bank-bank yang sudah menyelesaikan proses akan segera melakukan pendistribusian. Mekanisme pembagian kartu KKS bervariasi tergantung jumlah KPM di setiap daerah - untuk jumlah sedikit biasanya KPM diundang ke kantor cabang bank. Sedangkan untuk jumlah banyak akan didistribusikan melalui titik komunitas seperti kantor kelurahan, desa, atau kecamatan. Khusus untuk KPM yang memiliki keterbatasan fisik atau sakit kronis, pihak bank akan mendatangi langsung ke rumah setelah ada laporan dan koordinasi yang tepat.

Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memiliki sistem perankingan desil 1 hingga 10, dimana bantuan umumnya tidak disalurkan untuk desil 6-10.

Namun, terdapat dua jenis status exclude yang secara definitif menghentikan bantuan di tahap ketiga 2025.

"exclude tidak ada komponen" yang khusus berlaku untuk KPM PKH karena bantuan ini bersyarat dan memerlukan komponen seperti ibu hamil, anak balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas, atau korban pelanggaran HAM berat.
"exclude hasil pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga" yang sering disalahpahami sebagai hasil ground check saja.

Padahal status ini berasal dari gabungan berbagai data seperti sensus ekonomi sosial (reksosek), pemadanan data dengan BPJS Ketenagakerjaan, data PLN, dan subsidi BBM.

Faktanya, banyak KPM yang belum pernah di-ground check namun tetap mendapat status exclude karena perubahan peringkat kesejahteraan berdasarkan kompilasi data tersebut, sehingga desil mereka bergeser ke posisi yang tidak memenuhi syarat penyaluran bantuan.

Per tanggal 20 Agustus 2025, belum ada pergerakan signifikan untuk penyaluran bantuan PKH-BPNT tahap ketiga di sistem SIKS-NG DTKS, karena Kementerian Sosial masih fokus menuntaskan penyaluran tahap kedua.

Batas akhir (cut off) data ground check telah ditentukan pada 18 Agustus 2025, dan pasca tanggal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) sedang memproses sistem perankingan desil baru yang akan dikembalikan ke Kementerian Sosial untuk di-update di sistem.

Proses ini akan menentukan periode salur Juli-September, evaluasi komponen, hingga final closing program. Menteri Sosial telah mengindikasikan bahwa penyaluran akan dilakukan secara bertahap setelah semua data siap dan tidak ada halangan teknis.

Prediksi menunjukkan penyaluran bantuan sosial PKH-BPNT tahap ketiga akan intensif dilakukan pada bulan September, kemungkinan di minggu pertama atau kedua.

Sehingga KPM disarankan untuk bersabar menunggu dan tidak terlalu sering mengecek kartu KKS untuk menghindari kerusakan fisik kartu.